Forum Ilmiah Nusantara 2023

Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Kaltim berkolaborasi dengan Badan Perencanaan dan Pengembangan daerah Prov. Kaltim menyelenggaranan Forum Ilmiah Nusantara (FIN) 2023 dengan Tema “Akselerasi Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur untuk Nusantara 2045” Kegiatan ini diselenggarakan secara Daring dan Luring bertempat di Hotel Fugo Samarinda, Senin (20/11/23).

Forum Ilmiah Nusantara (FIN) ini dimulai dengan Laporan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dr.M. Ir. H. Fitriansyah, ST, MM, , beliau menyampaikan untuk Forum Ilmiah Nusantara ini dapat menghasilkan gagasan terobosan sebagai bahan yang dapat membantu membangun strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kalimantan Timur kedepan.

Kegiatan dilanjutkan oleh sambut dan sekaligus dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ir. Ujang Rachmad M.Si mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, beliau menyampaikan bahwa mengidentifikasikan isu strategis dan permasalahan dalam terwujudnya transformasi ekonomi daerah Kalimantan Timur dalam merumuskannya rekomendasi arah kebijakan transformasi ekonomi untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Timur.

Acara ini dimoderatori oleh Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Charmarijaty, ST, M.Si yang selanjutnya pemaparan materi oleh Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph,D (Direktur Regional II, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas), Yusliando (Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan daerah Prov. Kaltim) dan Ketua IAP Indonesia (Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata, ST, M.Si).

Forum ini membantu menggali isu strategis dan gagasan arah kebijakan pembangunan dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim 2025-2045, dengan mencoba mengumpulkan seluruh praktisi dan akademisi serta mitra kerja yang ada di Kaltim, untuk menemukan ide, gagasan, dan konsep atau temuan yang sifatnya ilmiah sebagai bahan baku perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Berita Terkait