Tugas dan Fungsi PPID

Gunakan Browser Google Crome untuk menghindari kegagalan saat mengunduh file !!

1. Dasar Hukum

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 042/K.208/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Tim PPID Pembantu Badan Riset dan Inovasi Daerah/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kaltim

3. Tugas utama PPID Pembantu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 pasal 14, tugas utama PPID Pembantu adalah:

Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya
membantu PPID Utama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi bahan dan data di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi bahan informasi publik;
menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur atau Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
menghadiri sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi, Gugatan di PN/PTUN, dan Kasasi di Mahkamah Agung;
memberi masukan dan/atau memutuskan bahwa informasi publik yang dimohon oleh pemohon merupakan informasi yang dikecualikan; dan
menampilkan informasi publik pada website PPID Pembantu.

     a. pengelolaan informasi;
     b. dokumentasi arsip;
     c. pelayanan informasi; dan
     d. pelayanan dan penyelesaian sengketa

5. Motto Pelayanan : Cepat, Tepat, Unggul dan Berkualitas

6.Janji Pelayanan

Mudah, memberikan kemudahan bagi siapa saja yang berkepentingan dalam mendapatkan data dan informasi;
Murah, memberikan pelayanan kepada semua pengguna dengan tingkat pelayanan yang sama meskipun dalam jarak yang jauh;
Terkini, selalu memberikan data dan informasi yang terbaru;
Terandalkan, data dan informasi yang disajikan dapat dipercaya;
Objektif, mampu memberikan data dan informasi yang konsisten;
Terkendali, mampu memberikan arahan dan respon yang baik kepada pengunjung dengan cepat dan tepat.

7. Persyaratan Pelayanan

. Waktu Pelayanan Informasi

8. Biaya Pelayanan : Tidak Ada Biaya (Gratis)

9. Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik

Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Pembantu Dinas Perkebunan berdasarkan alasan sebagai berikut :

Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
Tidak dipenuhi permintaan informasi;
Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan
Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang - Undang ini.