Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur, Dr. M. Ir. Fitriansyah, ST, MM, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, pada Senin (5/5/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Musrenbang ini dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
Mengusung visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas'ud, SE, ME menargetkan Kaltim menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia dengan penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi menuju Kalimantan Timur yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas'ud, SE, ME menyoroti tantangan serius yang dihadapi Kalimantan Timur akibat menurunnya kontribusi daerah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi Kaltim yang semula 4,81% pada 2022 turun menjadi 3,90% di tahun 2024.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Pusat, Anggota DPR-RI dan DPD-RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim, instansi vertikal, Tim Transisi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, Tim Percepatan Pembangunan Daerah, akademisi, mitra pembangunan, asosiasi profesi, dunia usaha, organisasi masyarakat, perwakilan tokoh masyarakat, BUMN/BUMD, lembaga jasa keuangan, filantropi, dan media massa.