Brida Kaltim Hadir Dalam Acara Sosialisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Launching Seven Days Service (SDS)

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur, Dr. M. Ir. Fitriansyah, ST, MM, bersama para staf keuangan BRIDA Kaltim menghadiri acara Sosialisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Launching Seven Days Service (SDS) di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Selasa (27/5/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Acara secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji.

Dalam sambutannya, Wagub Seno Aji menyampaikan apresiasi kepada BPKAD Kaltim atas pelaksanaan kegiatan ini serta kepada seluruh peserta yang hadir. Ia berharap kegiatan ini menjadi awal perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan lebih transparan.
Seno Aji juga menyoroti pentingnya transformasi digital sebagai bagian dari ekosistem layanan publik yang efisien dan terpercaya, sekaligus mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penguatan keamanan informasi.

“Dengan SP2D Online dan SDS Pencairan SP2D 7 Hari, Pemprov Kaltim menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sejalan dengan misi Kaltim 2025-2030 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa SIPD RI merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kemendagri untuk menyatukan proses perencanaan hingga pelaporan keuangan daerah secara digital dan terintegrasi.

Namun demikian, ia mengakui bahwa hingga saat ini, proses penatausahaan pada SIPD RI dan pencairan SP2D di Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara masih dilakukan secara manual. Dengan hadirnya SP2D Online dan SDS, diharapkan pelayanan pencairan dana dapat dilakukan setiap hari, dari Senin hingga Minggu, tanpa terkendala waktu atau prosedur manual, serta mampu mempercepat realisasi belanja daerah.

Berita Terkait